tanjung enim kota pelajar

Kota Pelajar. Begitulah sebutan yang sepantasnya disematkan bagi kota Tanjung Enim. Kepantasan ”gelar” ini, sudah barang tentu bukan tanpa alasan. Sebab, jika kita sejenak berbalik ke belakang, tahun 1958 adalah tonggak sejarah pendidikan di Tanjung Enim mulai digagas. Berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang kini menjadi SMP Negeri I Tanjung Enim, adalah bukti nyata kalau semangat untuk ”menciptakan” Tanjung Enim sebagai kota Pelajar sudah dimulai. Belum lagi, bukti sejarah juga mencatat, betapa kota ini telah mendirikan Sekolah Rakyat (SR) yang kini telah menjadi SD Negeri di daerah Saringan. Tahun 70-an di Tanjung Enim juga pernah berdiri Sekolah Keterampilan Keputrian (SKP) dan Sekolah Keterampilan Keputrian tingkat Atas (SKKA). Bahkan, tahun 1960-an sudah berdiri Sekolah Keterampilan Tehnik (SKT), yang gedungnya kini digunakan berdirinya TK Antrasita.

Pun demikian halnya dengan pemanfaatan gedung PTBA (sekarang Balai Diklat) yang pada tahun itu juga diberdayakan sebagai tempat belajar sebagaimana sekolah pada era sekarang. Mengiringi proses itu kemudian pada tahun 1983 juga berdiri sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) PTBA dan lembaga pendidikan lainnya. Sungguh, ini adalah cita-cita luhur yang sudah barang tentu menjadi pijakan dalam merancang masa depan kota Tanjung Enim sebagai kota yang bukan kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga menjadi pusat ”industri manusia pintar” (mengutip ungkapan Zulkarnaen Hamid, Budayawan Tanjung Enim).

Tetapi ”gelar kota pelajar” bagi kota yang kaya dengan kandungan Batubara ini, seketika sirna ketika sampai saat ini hanya sekitar 20 sampai 30 persen warga setempat yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang ke Perguruan Tinggi (PT). Di sebuah SMA ternama di kota ini misalnya, terdata 70 persen siswanya memilih bekerja setelah tamat sekolah, dan 30 persen lainnya bercita-cita menjadi mahasiswa di PT. Pilihan ini memang bukan ”satu dosa” bagi si empunya cita-cita. Tetapi bukankah membiarkan masyarakat ”enggan” mengantarkan putra-putrinya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi juga bagian dari proses pembodohan?

Ada banyak faktor yang mengakibatkan pilihan itu muncul. Pertama, desakan ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting, yang kemudian sebagian orang tua memilih anaknya segera bekerja setelah tamat SMA, dari pada harus melanjutkan ke PT. Kedua, belum adanya PT di Tanjung Enim juga mengakibatkan ke-engganan sebagian masyarakat kita untuk menyekolahkan putra-putrinya ke PT. Kalau pun ada PT di Muara Enim, selain harus memerlukan jarak tempuh yang memakan waktu, juga secara nyata PT yang ada belum mampu bersaing atau belum cukup ”bergengsi” dibanding dengan PT lain di Palembang, apalagi di kota-kota besar di Indonesia.

Jika kemudian harus ke Palembang, tentu bagi karyawan yang pendapatannya ”pas-pasan” akan berpikir ulang untuk menguliahkan anaknya. Sebab, selain biaya akademis, para orang tua juga harus berpikir biaya kontrak rumah, biaya makan, transportasi dan biaya lain yang sifatnya insidental. Sementara, bagi para kalangan elit yang secara kebetulan mempunyai pendapatan yang cukup, justeru memilih menguliahkan putra-putrinya ke PT di luar Pulau Sumatera, seperti ke Bandung, Yogya, Jakarta, Surabaya dan lainnya.

Ketiga, yang mengakibatkan sinisme masyarakat terhadap PT, juga banyaknya kasus ”jual beli” ijazah palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung. Dari Litbang Bintang Pelajar, pemalsuan ijazah yang sudah berhasil diungkap oleh pihak berwajib di Sumatera Selatan, telah mencapai 150 kasus, dan 25 diantaranya dilakukan oleh oknum anggota DPRD yang tersebar di Sumsel. Tentu bukan hanya ijazah PT, tetapi ijazah SMP dan SMA. Akibatnya, sebagian orang tua menilai, melanjutkan ke PT tidak menjadi jaminan masa depan. Yang ironis jika kemudian muncul anggapan, ijazah PT dapat di beli kapan saja dan dimana saja, asal punya ”modal cukup”.

Terlepas dari kasus ”jual beli” ijazah, Tanjung Enim tetap saja memiliki potensi besar dalam mewujudkan atau minimal mendorong terwujudnya Tanjung Enim sebagai kota pelajar. Langkah yang seharusnya dipikirkan kemudian oleh kita adalah, mengelola potensi di kota ini, sehingga akan melahirkan gagasan perlunya mendirikan lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari SLTA. Sebagai awal, bisa dimulai merancang mendirikan jenjang D. 2, D.3, dan pada akhirnya akan sampai pada jenjang S. 1 atau bahkan S. 2.

Bukan tidak mungkin jika ini terwujud, cita-cita Tanjung Enim menjadi kota Pelajar--sekaligus akan ikut meningkatkan iklim intelektual dan perekonomian di Tanjung Enim, yang memang sudah cukup potensial. Sebab, menjadi satu konsekuensi logis, jika berdirinya sebuah institusi perguruan tinggi juga akan teriring pula munculnya usaha-usaha lain, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan akademis atau non akademis. Sebut saja usaha rental komputer, foto copy, penjilidan skripsi, makalah, lembaga-lembaga kursus, kantin kelas mahasiswa, sampai pada harga rumah kontrakan dan catering makan bulanan bagi kalangan akademisi kampus. Dalam khazanah intelektual misalnya, akan mucnul berbagai bentuk diskusi, seminar, simposium dan sejenisnya.

Maka dengan mengucap bismillahirrohmaanirrohiim, sepertinya semua kita harus segera memulai berpikir bagaimana agar anak bangsa di Tanjung Enim ini menjadi generasi yang bisa ”membentuk” dan bukan ”dibentuk” oleh kondisi, sehingga di masa mendatang, generasi kita akan menjadi generasi pelopor, bukan generasi pengekor. Semoga!.